MAKALAH KEWARGANEGARAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Warga negara memiliki peran penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Oleh karena itu, hubungan antara warga negara dan negara sebagai intuisi yang menaunginya memiliki aturan atau hubungan yang diatur dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Agar dapat memiliki status negara yang jelas sebagai warga negara pemahaman akan pengertian, sistem kewarganegaraan serta hal-hal lain yang menyangkut warga negara hendaknya menjadi penting untuk diketahui. Dengan demikian status sebagai warga negara, orang memiliki hubungan ini nantinya tercermin dalam peran, hak dan kewajiban secara timbal balik antara warga negara dengan negaranya.

Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi stateless atau tidak berkewarganegaraan. Tetapi pada saat yang bersamaan, setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang memiliki dua status kewarganegaraan sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara-negara modern untuk menghindari status dwi-kewarganegaraan tersebut. Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menagnut prinsip ‘ius sanguinis’ menagtur kemungkinan warganya untuk mendapatkan status kewarganegaraan melalui prinsip kelahiran.

B.     RUMUSAN MASALAH

1.      Apa yang dimaksud dengan warga negara ?

2.      Bagaimana asas kewarganegaraan di Indonesia ?

3.      Bagaimana syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan RI ?

4.      Apa penyebab warga negara kehilangan kewarganegaraannya ?

5.      Bagaimana aspek kedudukan setiap warga negara Indonesia ?

6.      Sebutkan masalah-masalah tentang kewarganegaraan ?

C.    TUJUAN PENULISAN

1.      Setiap mahasiswa agar mengerti apa yang dimaksud dengan suatu kewarganegaraan

2.      Untuk memahami syarat menjadi anggota warga negara RI

3.      Untuk mengetahui penyebab warga negara bisa kehilangan kewarganegarannya.

4.      Menambah pengetahuan tentang pendidikan kewarganegaraan

5.      Memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Tata Negara 

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Warga Negara

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara. Warga negara adalah rakyat yang menetap disuatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antar warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya, warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.

Secara singkat pengertian umum tentang warga negara adalah anggota negara. Sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Hal inilah yang membedakan antara warga negara dengan orang asing. Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tak terptus meskipun ia bertempat tinggal diluar negeri. Sedangkan seorang asing hanya mempunyai hubungan selama ia bertempat tinggal di wilayah negara tersebut.

Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara seperti yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 26 dimaksudkan: “Warga negara adalah Bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara”.

Selanjutnya dalam pasal 1 UU Nomor 22/1958, dan dinyatakan juga dalam UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menekankan kepada peraturan yang menyatakan bahwa Warga Negara RI adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.[1] Warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban terhadap Negaranya, yang tercantum dalam UUD, sebagai berikut:

1.      Hak Warga Negara Indonesia

a.       Kesamaan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)

b.      Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)

c.       Ikut serta dalam upaya pembelaan Negara (pasal 27 ayat 3, perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000)

d.      Hak mendapat pendidikan (pasal 31 ayat 1, perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2002)

e.       Kesejahteraan sosial (pasal 33 ayat 1, 2, dan pasal 34)

2.      Kewajiban Warga Negara Indonesia

a.       Kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1).

b.      Kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan Negara (pasal 27 ayat 3 perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000)

c.       Setia membayar pajak negara (pasal 23A perubahan ketiga November 2001)

d.      Kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (pasal 30 ayat 1 perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000)[2].

B.     Asas Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya, setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan mana yang hendak dipergunakannya. Dari segi kelahiran ada dua asas kewargnegaraan yaitu asas keturunan atau ius sanguinis dan asas tempat kelahiran atau ius soli. Sedangkan dari segi perkawinan terdapat dua asas pula yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

            Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran:

1.      Asas Ius Sanguinis

Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, artinya kalau orang dilahirkan dari orang tua yang berwarganegara Indonesia, ia dengan sendirinya juga warga negara Indonesia.

Asas Ius Sanguinis atau Hukum Darah (law of the blood) atau asas ke ibu bapakan, adalah asas yang menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan orang tuanya, tanpa melihat dimana ia dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara yang tidak dibatasi oleh lautan, seperti Eropa Kontinental dan China. Asas ius sanguinis memiliki keuntungan, antara lain:

·         Akan memperkecil jumlah keturunan asing sebagai warga negara

·         Tidak akan memutuskan hubungan antara negara dengan warga negara yang lahir

·         Semakin menumbuhkan semangat nasionalisme.

2.      Asas Ius Soli

Asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat dimana ia dilahirkan.

            Asas Kewarganegaraan berdasarkan perkawinan:

a)      Asas Kesatuan Hukum

Asas kesatuan hukum yitu dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat suatu keluarga ataupun suami-istri yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan hukum  yang bulat.

b)     Asas Persamaan Derajat

Asas ini ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan masing-masingpihak, baik pihak suami maupun pihak istri tetap berkewarganegaraan asal. Kewarganegaraan mereka masing-masing tetap berkewarganegaraan asal. Kewarganegaraan mereka masing-masing tetap sama seperti sebelum menikah.[3]

            Selain asas-asas diatas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan UU tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia:

1)      Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.

2)      Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintahan wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.

3)      Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

4)      Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

5)      Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak mmbedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, gender.

6)      Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segalla hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

7)      Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.

8)      Asas Publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraannya RI diumumkan dalam berita Negara RI agar masyarakat mengetahuinya.[4]

C.    Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan RI

Menurut Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006, Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.       Telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

b.      Pada waktu mengajikan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara republik Indonesia paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;

c.       Sehat jasmani dan rohani;

d.      Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Dasar Negara Pancasila dan undang-undangan Dasar Negara RI tahun 1945; tidak pernah dijatuhi pdana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; jika memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap; dan membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Adapun prosedur permohonan pewarganegaraan diatur dalam pasal 10 sampai dengan Pasal 22. Prosedur yang dimaksud secara singkat dapat diterangkan sebagai berikut:

1)      Permohonan diajukan di Indonesia secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepala Presiden melalui Mentri;

2)      Mentri meneruskan permohonan tersebut disertai pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima;

3)      Sehubungan dengan permohonan ini, pemohon dikenai biaya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;

4)      Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Jika permohonan dikabulkan maka ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima oleh mentri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas)hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan. Sedangkan jika ditolak harus disertai dengan alasan dan diberitahukan oleh Mentri kpada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Mentri.

5)      Keputusan Presiden berkenaan dengan pengabulan permohonan pewarganegaraan tersebut berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah dan janji setia.

6)      Paling lambat 3 (tiga) terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan  sumpah atau menyatakan janji setia.

7)      Jika pemohon telah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.

8)      Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

9)      Salinan Keptusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat menjadi bukti sah Kewarganegaraan RI seseorang yang memperoleh Kewarganegaraan.

10)  Mentri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam Berita Negara Republik Indonesia.[5]

D.    Kehilangan Kewarganegaran RI

Menurut Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006, Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

a.       Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;

b.      Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;

c.       Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

d.      Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden;

e.       Secara sukarela masuk dalam dinas negara yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;

f.        Secara sukla mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;

g.      Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatatnegaraan untuk suatu negara asing;

h.      Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

i.        Bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka 5 (lima) tahun berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi WNI kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

E.     Aspek Persamaan Kedudukan Setiap Warga Negara RI

a.       Bidang Politik

Kewajiban bela negara terhadap keberadaan dan kelangsungan NKRI Pengembangan sistem politik nasional yang demokratis, termasuk penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.  Meningkatkan partai politik yang mandiri dengan pendidikan kaderisasi yang intensif dan komprehensif.  Memperketat dan menetapkan prinsip persamaan dan antidiskriminasi dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara.

b.      Bidang Ekonomi

1)      Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan dalam lapangan kerja atau perbaikan taraf hidup ekonomi dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada masyrakat,  bangsa,  dan negara

2)      Persamaan kedudukan di bidang ekonomi untuk menciptakan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan bersaing sehat,  efisien,  produktif,  berday saing,  serta mengembangkan kehidupan yang layak anggota masyarakat.

c.       Bidang Hukum

Dalam pasal 27 UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwa negara menjamin warga negaranya tanpa membedakan ras,  agama,  gender,  golongan,  budaya,  dan Dalam pasal 21 UUD 1945 secara jelas negara bangsa negaranya tanpa ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku.

d.      Bidang Sosial-Budaya

 Persamaan dalam bidang sosial-budaya diolah: pemberian pelayanan kesehatan kebebasan membangun diri memperoleh pendidikan yang bermutu lingkungan tatanan sosial.

F.     Masalah Tentang Kewarganegaraan

1)      Apatride

Apartide adalah seorang warga yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Contohnya Anda warga negara A (ius soli) lahir di negara B (ius sanguinus) maka Anda masuk menjadi warga negara A dan juga Anda tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian Anda tidak memiliki warga negara sama sekali.

2)      Bipatride

 Bipatride adalah seorang penduduk yang memiliki Bipatride adalah seorang warga yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus kewarganegaraan rangkap. Contohnya Anda keturunan bangsa B (ius sanguinus) lahir di bangsa B maka Anda dianggap sebagai warga negara B akan diselamatkan negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahir Anda Untuk memahami masalah kewarganegaraan baik apatride maupun bipatride, maka perlu juga dikaji tentang dua asas kewarganegaraan yaitu asus ius soli dan ius sanguinus. Karena itu negara yang menerapkan ius soli maupun ius sanguinus akan menimbulkan apatride dan bipatride.[6]

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara. Warga negara adalah rakyat yang menetap disuatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antar warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya, warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.

Dari segi kelahiran ada dua asas kewargnegaraan yaitu asas keturunan atau ius sanguinis dan asas tempat kelahiran atau ius soli. Sedangkan dari segi perkawinan terdapat dua asas pula yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan RI telah diatur dalam Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006.

Penyebab warga negara kehilangan kewarganegaraannya telah disebutkan dalam Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006.

Aspek kedudukan setiap warga negara Indonesia dibagi menjadi empat, yaitu : Bidang Politik, Bidang Ekonomi, Bidang Hukum, dan Bidang Sosial Budaya.

Masalah Tentang Kewarganegaraan ada dua yatu: Apartide (seorang warga yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan), dan Bipatride (seorang penduduk yang memiliki Bipatride adalah seorang warga yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus).

  

DAFTAR PUSTAKA

Darmadi Hamid, Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bandung: Alfabeta, 2013.

Handoyo Hestu Cipto, Hukum Tata Negara, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

Yahya Arwiyah, dkk, Regulasi Kewarganegaraan Indonesia, Bandung: Alfabeta, 2013.

Pradipa Angga,Makalah Kewarganegaraan Dan Kedudukan Warga Negara RI, https://anggapradpa.wordpress.com/2014/03/28/makalah-kewarganegaraan-dan-kedudukan-warga-negra-di-Indonesia/, diakses pada tanggal 2 november 2017 pukul 22.00 WIB.

Pewitasari, Tika Andarasnii, “Status kewarganegaraan anak yang terlahir dari ibu WNI dan ayah WNA setelah berlakunya UU Nomor 12 Tahun 206 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia: Noermatif Methodology”.

---

[1] Tika Andarasni Parwitasari, “Status kewarganegaraan anak yang terlahir dari ibu WNI dan ayah WNA setelah berlakunya UU Nomor 12 Tahun 206 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia: Noermatif Methodology”, hal 59

[2] Hamid Darmadi, Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 118

[3] Tika Andarasni Parwitasari, “Status kewarganegaraan anak yang terlahir dari ibu WNI dan ayah WNA setelah berlakunya UU Nomor 12 Tahun 206 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia: Noermatif Methodology”, hal 59

[4] Yahya Arwiyah dan Triyanto, Regulasi Kewarganegaraan Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 31

[5] Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hal 370

[6] Angga Pradipa,Makalah Kewarganegaraan Dan Kedudukan Warga Negara RI, https://anggapradpa.wordpress.com/2014/03/28/makalah-kewarganegaraan-dan-kedudukan-warga-negra-di-Indonesia/, diakses pada tanggal 2 november 2017 pukul 22.00 WIB